Rapor Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo selama 100 hari pertamanya masih banyak angka merah. Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir menilai kinerjanya masih terpuruk. "Kalau sekarang ini kan kita lihat masih terpuruk ya. Polri justru diobok-obok oleh Gayus maupun oleh hal-hal lain," ujarnya kepada wartawan disela-sela raker Komisi III dengan Kapolri di DPR RI, Jakarta, Senin (24/1).
Tapi menurutnya, dengan kejadian kasus Gayus Polri tidak perlu berkecil hati. "Harapan kita, Polri dalam kejadian ini mengambil positifnya untuk ke depannya. Agar tidak terulang lagi," pesannya.
Selain itu, pemerintah dalam hal ini institusi penegak hukum seperti Polri, diminta untuk tidak mengenyampingkan masalah aliran dana Bank Century. "Juga akan kita pertanyakan bagaimana good will dari Kapolri dan pimpinan-pimpinan jajaran Polri yang ada di belakang bapak kapolri ini sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah mafia pajak ini, dan juga sungguh-sungguh untuk mengatasi mafia untuk Bank Century, jangan sampai ini ada pengalihan perhatian dari mafia Bank Century menjadi mafia pajak," terangnya.
Penyelesaian kasus Bank Century menurut Nudirman sudah menjadi salah satu dari empat instruksi khusus yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu.
Tapi menurutnya, dengan kejadian kasus Gayus Polri tidak perlu berkecil hati. "Harapan kita, Polri dalam kejadian ini mengambil positifnya untuk ke depannya. Agar tidak terulang lagi," pesannya.
Selain itu, pemerintah dalam hal ini institusi penegak hukum seperti Polri, diminta untuk tidak mengenyampingkan masalah aliran dana Bank Century. "Juga akan kita pertanyakan bagaimana good will dari Kapolri dan pimpinan-pimpinan jajaran Polri yang ada di belakang bapak kapolri ini sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah mafia pajak ini, dan juga sungguh-sungguh untuk mengatasi mafia untuk Bank Century, jangan sampai ini ada pengalihan perhatian dari mafia Bank Century menjadi mafia pajak," terangnya.
Penyelesaian kasus Bank Century menurut Nudirman sudah menjadi salah satu dari empat instruksi khusus yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu.




